GP F1 Bahrain Pasti Bermuatan Politik

GP F1 Bahrain Pasti Bermuatan Politik

Anggapan tersebut dilontarkan Direktur Human Rights Watch perwakilan Timur Tengah.

VIVAnews - Badan Pengawas Hak Asasi Manusia, Human Rights Watch, angkat bicara mengenai polemik peyelenggaraan Grand Prix Formula 1 di Bahrain. Direktur HRW perwakilan Timur Tengah, Joe Stork menganggap ajang balap mobil paling bergengsi itu sarat dengan muatan politik.

Stork seakan menampik pernyataan Bos Sirkuit Internasional Sakhir, Zayed R. Alzayani yang mengklaim balapan F1 digelar bukan untuk kepentingan pemerintah. Alzayani memastikan Bahrain sudah menjadi tuan rumah dalam tujuh musim, sebelum mencuatnya gejolak politik yang melanda Timur Tengah dua tahun terakhir.

Namun, menurut Stork, penyelenggaran GP F1 di saat isu politik negara belum mereda tidaklah tepat. “Anda tidak bisa mengatakan tidak akan mencampurkan politik dengan olahraga saat Anda datang dari satu pihak,” ujarnya kepada Autosport.

“Mungkin Anda tidak bisa menghadapi pilihan apakah harus terlibat atau tidak. Tapi, ini adalah pilihan yang harus dihadapi F1. Apa pun keputusannya, pasti di sana ada muatan politiknya.”Strok menambahkan, pihaknya bukan bermaksud mendesak otoritas F1 untuk membatalkan balapan seperti tahun lalu. Ia hanya memperingatkan bahwa kondisi keamanan Bahrain saat ini belum stabil. Terbukti dengan aksi demonstrasi aktivis menolak balapan.

“Ini tidak akan baik untuk Bahrain, juga untuk F1, apabila terjadi aksi demonstrasi saat balapan. Tentu saja itu bertujuan untuk memberhentikan balapan. Saya rasa itu lah yang akan terjadi nanti,” imbuhnya.

FIA selaku badan otoritas F1 belum mengetuk palu terkait kepastian digelarnya GP Bahrain, yang dijadwalkan pada 22 April mendatang. Jumat ini, rencananya tim-tim F1 akan mengadakan pertemuan dengan CEO F1, Bernie Ecclestone guna membahas masalah ini.

Posted in: GP F1 Bahrain Pasti Bermuatan Politik